jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - 7 Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit

Oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Peraturan Perundang-Undangan Martabat) 24 July 2013

Undang-Undang Nomor 44  Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 43 ayat (1) mewajibkan Rumah Sakit menerapkan standar keselamatan pasien.

Yang dimaksud dengan keselamatan pasien (patien safety) adalah proses dalam suatu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman. Termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi, dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko.

Standar keselamatan pasien tersebut menurut Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan.

Yang dimaksud dengan insiden keselamatan pasien adalah kesalahan medis (medical error), kejadian yang tidak diharapkan (adverse event), dan nyaris terjadi (near miss).

Untuk meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, Menteri Kesehatan menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, membentuk Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

Komite Nasional tersebut merupakan organisasi nonstruktural dan independen dibawah koordinasi direktorat jenderal yang membidangi rumah sakit, serta bertanggung jawab kepada Menteri.

Keanggotaan Komite ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan atas usulan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.  Jumlahnya 11 orang yang terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan, asosiasi perumahsakitan dan pakar perumahsakitan.

Tugas Komite adalah memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan dalam rangka penyusunan kebijakan nasional dan peraturan keselamatan pasien Rumah Sakit.

Rumah Sakit dan tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit wajib melaksanakan program dengan mengacu pada kebijakan nasional Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

TUJUH LANGKAH

Standar keselamatan pasien menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Pasal 7 ayat (2) meliputi:

  1. Hak pasien;
  2. Mendidik pasien dan keluarga;
  3. Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan;
  4. Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien;
  5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien;
  6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien;dan
  7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien.

Selanjutnya Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan tersebut diatas mewajibkan setiap Rumah Sakit untuk mengupayakan pemenuhan Sasaran Keselamatan Pasien yang meliputi tercapainya 6 (enam) hal sebagai berikut:

  1. Ketepatan identifikasi pasien;
  2. Peningkatan komunikasi yang efektif;
  3. Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai;
  4. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi;
  5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan;dan
  6. Pengurangan risiko pasien jatuh.

Dalam rangka menerapkan Standar Keselamatan Pasien, menurut Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan tersebut diatas, Rumah Sakit melaksanakan Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang terdiri dari:

  1. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien;
  2. Memimpin dan mendukung staf;
  3. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko;
  4. Mengembangkan sistem pelaporan;
  5. Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien;
  6. Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien;dan
  7. Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien.

Melalui penerapan tujuh langkah tersebut diharapkan hak pasien yang dijamin dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, terpenuhi.  Hak tersebut antara lain untuk memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedural operasional serta layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.

Asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi kesehatan menurut Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, wajib berperan serta dalam persiapan penyelenggaraan Program Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

RUMAH SAKIT WAJIB MEMBENTUK TKPRS

Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Pasal 6 mewajibkan setiap Rumah Sakit membentuk Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit (TKPRS) yang ditetapkan oleh Kepala Rumah Sakit sebagai pelaksana kegiatan keselamatan pasien.

TKPRS bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit.

Keanggotaan TKPRS terdiri dari manajemen Rumah Sakit dan unsur dari profesi kesehatan di Rumah Sakit.

Tugas TPKRS adalah :

  1. Mengembangkan program keselamatan pasien Rumah Sakit sesuai dengan kekhususan Rumah Sakit tersebut;
  2. Menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program keselamatan pasien Rumah Sakit;
  3. Menjalankan peran untuk melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi) tentang terapan (implementasi) program keselamatan pasien Rumah Sakit;
  4. Bekerja sama dengan bagian pendidikan dan pelatihan Rumah Sakit untuk melakukan pelatihan internal keselamatan pasien Rumah Sakit;
  5. Melakukan pencatatan, pelaporan insiden, analisa insiden serta mengembangkan solusi untuk pembelajaran;
  6. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala Rumah Sakit dalam rangka pengambilan kebijakan Keselamatan Pasien Rumah Sakit;dan
  7. Membuat laporan kegiatan kepada Kepala Rumah Sakit.

PELAPORAN INSIDEN, ANALISIS DAN SOLUSI

Sistem pelaporan insiden menurut Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit dilakukan di internal Rumah Sakit dan kepada Komite Naional Keselamatan Pasien Rumah Sakit

Pada ayat (2) ditentukan, pelaporan insiden kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit mencakup KTD, KNC dan KTC, dilakukan setelah analisis dan mendapatkan rekomendasi dan solusi dari TKPRS.

Pelaporan insiden kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim (tanpa identitas), tidak mudah diakses oleh yang tidak berhak.

Pelaporan tersebut ditujukan untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan orang (non blaming).

Setiap insiden menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, harus dilaporkan secara internal kepada TKPRS dalam waktu paling lambat 2x 24 jam sesuai format laporan yang ditentukan.

TKPRS melakukan analisis dan memberikan rekomendasi serta solusi atas insiden yang dilaporkan.

TKPRS melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Rumah Sakit.

Rumah Sakit menurut Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit harus melaporkan insiden,analisis,rekomendasi dan solusi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) secara tertulis kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit sesuai dengan format yang ditentukan.

Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit melakukan pengkajian dan memberikan umpan balik (feedback) dan solusi atas laporan KTD secara nasional.

TINDAKAN ADMINISTRATIF

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan administratifkepada Rumah Sakit yang melanggar kewajiban untuk membentuk TKPRS, menerapkan Standar Keselamatan Pasien, mengupayakan pemenuhan Sasaran Keselamatan Pasien, dan pelaporan insiden.

Tindakan administratifterhadap pelanggaran pemenuhan kewajiban Rumah Sakit sebagaimana tersebut diatas, berupa:

  1. Teguran lisan;
  2. Teguran tertulis;atau
  3. Penundaan atau penangguhan perpanjangan izin operasional.

Menteri Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Keselamatan Pasien Rumah Sakit sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengikutsertakan asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi kesehatan.

Kepala Rumah Sakit secara berkala wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan keselamatan pasien yang dilaksanakan oleh TKPRS.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
7 Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/7_langkah_menuju_keselamatan_pasien_rumah_sakit
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016