x

Login

Lupa Password

7 Kiat Penyusunan Kontrak Kerjasama BPJS Dengan Fasilitas Kesehatan

oleh: A. A. Oka Mahendra 09 September 2011

 

Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) menentukan manfaat jaminan kesehatan atau manfaat jaminan kecelakaan kerja diberikan pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS).

Undang-undang menentukan bahwa BPJS yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan/atau program jaminan kecelakaan kerja menjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan baik milik Pemerintah maupun swasta.

Fasilitas kesehatan yang dapat menjalin kerjasama dengan BPJS adalah fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat guna memenuhi kebutuhan medik sejumlah peserta. Fasilitas kesehatan dianggap memenuhi syarat tertentu apabila fasilitas kesehatan tersebut diakui dan memiliki izin dari instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud di atas menurut Penjelasan Pasal 23 ayat (1) UU SJSN meliputi rumah sakit, dokter praktek, klinik, laboratorium, apotek dan fasilitas kesehatan lainnya.

KONTRAK KERJASAMA

Di masa mendatang keperluan BPJS untuk menjalin kerjasama dengan fasilitas kesehatan akan semakin meningkat seiring dengan semakin efektifnya pelaksanaan UU SJSN dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan BPJS. Kerjasama tersebut dituangkan ke dalam kontrak atau perjanjian tertulis antara BPJS dengan fasilitas kesehatan yang bersangkutan.

Kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan kontrak berfungsi untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sebagai alat bukti dan menjamin kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu kontrak yang memenuhi syarat sahnya suatu kontrak sangat penting peranannya dalam mengatur hubungan hukum antara BPJS dengan fasilitas kesehatan dan juga dengan peserta jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja yang menjadi tanggungjawab BPJS.

Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ada 4 syarat sahnya kontrak yaitu:

  1. Kesepakatan para pihak yang mengkatkan diri dalam kontrak;
  2. Kecakapan dan kewenangan untuk membuat kontrak;
  3. Mengenai suatu hal tertentu yang menjadi pokok kontrak; dan
  4. Suatu sebab yang legal/sah.

7 Kiat Membuat Kontrak

Membuat kontrak kontrak yang baik, yang fair atau saling menguntungkan para pihak memerlukan keahlian tersendiri. Membuat kontrak bukanlah pekerjaan ringan yang hanya dilakukan oleh para ahli hokum, tetapi perlu juga melibatkan ahli lain yang memahami berbagai aspek teknis yang akan dituangkan ke dalam kontrak. Dengan demikian kontrak tersebut secara yuridis sah dan secara teknis sesuai dengan standar yang berlaku di lingkungan teknis yang bersangkutan.

Pada kesempatan ini disampaikan 7 kiat sukses membuat kontrak sebagai berikut:

  1. Pahami bahwa membuat kontrak adalah proses menangkap maksud yang sebenarnya dari para pihak, dalam hal ini dari BPJS dan fasilitas kesehatan, serta pahami pula bahwa kontrak merupakan instrumen hukum untuk menuntun para pihak dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama mereka;
  2. Pahami bahwa membuat kontrak hakekatnya ialah melaksanakan komunikasi dengan para pihak dan pihak ketiga yang berkepentingan. Komunikasi yang baik ialah komunikasi yang berbasis pada pemahaman bersama mengenai prinsip-prinsip mendasar berkenaan dengan pokok kontrak, dalam hal ini adalah manfaat jaminan kesehatan yang bersifat perseorangan berupa pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.

Sehubungan dengan itu gali sedalam-dalamnya keinginan para pihak, fakta-fakta hukum dan teknis yang relevan dan latar belakang mengapa kontrak dibuat dan cakupan berlakunya kontrak;

  1. Miliki kemampuan untuk berpikir jernih tentang keseluruhan isi kontrak, dan kemampuan untuk mengangkat masalah potensial yang mungkin timbul, bahkan yang tidak terpikirkan sebelumnya oleh para pihak untuk disarankan pemecahannya kepada para pihak;
  2. Miliki seni untuk melakukan negosiasi dengan para pihak dan penasehat hukumnya, agar proses negosiasi berjalan lancar dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Sadari bahwa kontrak selain dipergunakan oleh para pihak juga digunakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dan jika terjadi perselisihan akan dijadikan dasar bagi mediator, arbitrator atau hakim dalam mencari penyelesaian atau dalam mengambil putusan;
  4. Miliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kontrak. (Misalnya: UU SJSN dan peraturan pelaksanaannya, UU di bidang Kesehatan dan peraturan pelaksanaannya, KUH Perdata, UU di bidang Perlindungan Konsumen, UU di bidang Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Alternatif); dan
  5. Gunakan bahasa Indonesia yang sederhana, lugas, sesuai dengan kaedah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. -

 

© Martabat, September 2011

Follow Kami di:

Print this page

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
7 Kiat Penyusunan Kontrak Kerjasama BPJS Dengan Fasilitas Kesehatan
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/7_kiat_penyusunan_kontrak_kerjasama_bpjs_dengan_fasilitas_kesehatan
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
Iklan



Kembali Ke Jamsosda Atas