jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - 2 Tahun Penjara dan Denda RP. 5 Milyar bagi Penyelenggara Rumah Sakit Yang Tidak Memiliki Izin

Oleh: A. A. Oka Mahendra 10 June 2011

UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menentukan bahwa setiap penyelenggara Rumah Sakit wajib memiliki izin,baik izin mendirikan maupun izin operasional.

Pelanggaran terhadap kewajiban ini dianggap sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara dan denda.

Pasal 62 UU tentang Rumah Sakit menentukan sebagai berikut ”Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Ancaman pidana tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publikdari penyelenggaraan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan tujuan pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit antara lain untuk “memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan Rumah Sakitdan sumber daya manusia di Rumah Sakit”.

UNSUR UNSUR TINDAK PIDANA

Memahami unsur tindak pidana sangat penting bagi penyelenggara Rumah Sakit untuk mencegah jangan sampai yang bersangkutan diseret ke meja hijau.

Ada 4 unsur yang esensial yang membentuk tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 62 UU tentang Rumah sakit yaitu:

a. Setiap orang

Unsur pertama ialah  adanya orang yang melakukan tindak pidana dimaksud.

Yang dimaksud “setiap orang“ dalam ketentuan tersebut adalah orang perseorangan termasuk korporasi.Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 62 yunto Pasal 63 UU tentang Rumah Sakit.

Mengenai korporasi memerlukan tambahan penjelasan,karena UU tentang Rumah Sakit tidak memberikan pengertian korporasi.

Dalam  beberapa ketentuan hukum  dewasa ini “ korporasi” diartikan sebagai  kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi  baik merupakan badan hukum maupun  bukan badan hukum (Periksa Pasal 1 angka 1 UU nomor 31 tahun 1999 tetang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana  diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 dan Pasal 1 angka 3 UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU).

b. Dengan sengaja

Apa yang dimaksud ”dengan sengaja”?

UU tidak memberikan penjelasan mengenai hal ini.Karena itu pengertian ”dengan sengaja” mesti dicari dalam doktrin hukum atau pendapat ahli hukum pidana.

Andi Hamzah (Terminologi Hukum Pidana, Jakarta, 2008, hal. 140) mengemukakan kesengajaan;kasad;dolus atau opzet adalah “hal adanya kesadaran,niat dan kehendak pelaku untuk melakukan delik.”

c. Menyelenggarakan Rumah Sakit

Mengenai unsur yang ketiga ini juga tidak dijelaskan dalam UU.Namun dapat disimpulkan dari Pasal yang mengatur mengenai persyaratan,perizinan dan penyelenggaraan.Dari ketentuan Pasal pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan ”menyelenggarakan Rumah Sakit“ adalah mengelola bangunan, prasarana, sumberdaya manusia, kefarmasian dan peralatan Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menjadi tugas Rumah Sakit.

d. Tidak memiliki izin

Unsur keempat ini cukup jelas. ”Tidak memiliki izin” di sini berarti tidak memiliki izin mendirikan maupun izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) UU tentang Rumah Sakit.

Jika keempat unsur tersebut dipenuhi maka proses peradilan dapat dilaksanakan. Pelakunya dapat diseret ke meja hijau untuk dijatuhi pidana.

Ancaman pidana dalam Pasal 62 UU tentang Rumah Sakit bersifat kumulatif. Artinya pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda sekaligus.

UU menentukan batas maksimal pidana penjara dan denda yang dapat dijatuhkan terhadap setiap orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dimaksud.

Hakim boleh saja menjatuhkan pidana lebih rendah dari ketentuan maksimum yang diatur dalam UU. Tentunya dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan pelaku dan motifasi pelaku dalam melakukan tindak pidana dimaksud.

Yang jelas hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lebih berat dibandingkan yang ditentukan dalam Pasal 62 UU tentang Rumah Sakit.

PIDANA BAGI KORPORASI

Pasal 63 ayat (1) UU tentang Rumah Sakit menentukan “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pada pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.”

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korporasi menurut ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

1. Pencabutan izin usaha; dan/atau

2. Pencabutan status badan hukum

Sanksi pidana terhadap korporasi jauh lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang pribadi.

Ketentuan seperti ini dimaksudkan untuk mencegah agar korporasi  yang menyelenggarakan Rumah Sakit tidak melanggar kewajiban untuk memiliki perizinan Rumah Sakit.

Dengan kata lain ketentuan pidana seperti tersebut diatas dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan korporasi untuk memenuhi kewajibannya memiliki izin untuk menyelenggarakan Rumah Sakit. 

 

 

© Martabat, Juni 2011

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
2 Tahun Penjara dan Denda RP. 5 Milyar bagi Penyelenggara Rumah Sakit Yang Tidak Memiliki Izin
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/2_tahun_penjara_dan_denda_rp._5_milyar_bagi_penyelenggara_rumah_sakit_yang_tidak_memiliki_izin
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019