jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - 25 Perubahan Terhadap Perpres Nomor 12 Tahun 2013

Oleh: A. A. Oka Mahendra (Ahli Peraturan dan Perundangan Martabat) 07 January 2014

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan yang ditetapkan pada 18 Januari 2013 diundangkan pada 23 januari 2013 dan  mulai berlaku pada 1 Januari 2014, diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 ditetapkan dan diundangkan pada 27 Desember 2013 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2014.

Perubahan dilakukan dengan pertimbangan bahwa Perpres Nomor 12 Tahun 2013 perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 memuat  sebanyak 25 angka  perubahan terhadap Perpres Nomor 12 Tahun 2013.

Perubahan tersebut seluruhnya meliputi 28 butir perubahan dengan rincian: mengubah judul Bab/Bagian (2 perubahan), menghapus ketentuan dalam Pasal atau ayat tertentu (3 penghapusan), menyisipkan Pasal atau ayat baru (8 sisipan), mengubah substansi Pasal atau ayat tertentu (15 perubahan).

19 PERUBAHAN SUBSTANTIF

19 perubahan substantifyang penting antara lain meliputi:

  1. penegasan BPJS sebagai badan hukum publik;
  2. rincian Peserta bukan PBI;
  3. rincian anggota keluarga Peserta yang berhak mendapat manfaat Jaminan Kesehatan;
  4. penegasan kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib, dan penentuan cakupan minimal  Peserta Jaminan Kesehatan  mulai 1 Januari 2014;
  5. penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan kepada BPJS oleh Pemda;
  6. kewajiban Pemberi Kerja mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan, dengan membayar Iuran serta hak Pekerja untuk mendaftarkan diri jika nyata-nyata Pemberi Kerja tidak mendaftarkannya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi;
  7. Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yag didaftar oleh Pemda dibayar oleh Pemda;
  8. Iuran jaminan Kesehatan dan tanggung jawab pembayarannya;
  9. besaran Iuran PBI;
  10. peninjauan berkala besaran Iuran;
  11. tata cara pembayaran Iuran;
  12. perhitungan kekurangan atau kelebihan pembayaran Iuran;
  13. pelayanan kesehatan yang dijamin;
  14. manfaat akomodasi untuk masing-masing kategori Peserta;
  15. pelayanan kesehatan yang tidak dijamin;
  16. koordinasi manfaat;
  17. pedoman pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
  18. kewajiban BPJS memberikan kompensasi;
  19. kewajiban BPJS membayar Fasilitas Kesehatan.

Selengkapnya perubahan yang tercantum dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2013.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
25 Perubahan Terhadap Perpres Nomor 12 Tahun 2013
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/25_perubahan_terhadap_perpres_nomor_12_tahun_2013
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016