jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - PT TASPEN (PERSERO) DITETAPKAN SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM JKK DAN JKM BAGI PEGAWAI ASN

oleh: A. A. Oka Mahendra 28 September 2015

Tanggal 16 September 2015 Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi  Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Pasal-Pasal UU ASN tersebut menentukan mewajibkan Pemerintah untuk memberikan perlindungan  antara lain berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi  Pegawai Pemerintah Berdasarkan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perlindungan JKK dan JKM bagi PNS menurut Pasal 92 ayat (2) UU ASN mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional. Sedangkan perlindungan JKK dan JKM bagi PPPK menurut Pasal 106 ayat (2)UU ASN dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

Tidak ada penjelasan arti kata “mencakup”dan “sesuai dengan” dalam Pasal-Pasal UU ASN tersebut di atas. Dalam penjelasan  kedua Pasal tersebut tertulis “cukup jelas”. Padahal arti kedua kata tersebut sangat berbeda.

 

MAKSUD PENETAPAN PP NOMOR 70 TAHUN 2015

Maksud ditetapkannya PP Nomor 70 Tahun 2015 adalah:

a.      sebagai landasan hukum yang memadai bagi Pegawai ASN dalam memperoleh hak perlindungannya dan manfaat yang diperoleh dari JKK dan JKM;

b.      menjadi dasar pemberian manfaat bagi pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Seta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;

c.       memberikan dasar hukum dalam pembayaran besaran iuran dan manfaat yang akan diperoleh; dan

d.      menentukan pihak yang berhak menerima jaminan tersebut yang belum diatur secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

 

 PT TASPEN (PERSERO) DITETAPKAN SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM

Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 70 Tahun 2015 menentukan bahwa program perlindungan yang diselenggarakan oleh Pengelola Program terdiri atas:

a.      JKK; dan

b.      JKM.

Pada ayat (2) ditentukan bahwa program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.      kepesertaan;

b.      manfaat; dan

c.       iuran.

Pemberi Kerja dalam hal ini  adalah penyelenggara Negara yang mempekerjakan Pegawai ASN baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah, menurut Pasal 3  PP Nomor 70 Tahun 2015 dan penjelasannya, wajib memberikan perlindungan berupa JKK dan JKM kepada Peserta. Kewajiban tersebut meliputi pendaftaran peserta dan pembayaran iuran.

Peserta JKK dan JKM, menurut Pasal 4 PP Nomor 70 Tahun 2015 terdiri atas:

a.      Calon PNS;

b.      PNS; dan

c.       PPPK.

Kepesertaaan untuk Peserta tersebut di atas dimulai sejak tanggal pengangkatan dan gajinya dibayarkan. Syarat untuk mulainya kepesertaan bersifat kumulatif, artinya kedua syarat tersebut harus dipenuhi. PP tidak memuat aturan dalam hal ada perbedaan tanggal pengangkatan dengan pembayaran gaji.

Kepesertaan JKK dan JKM  berakhir apabila Peserta:

a.      diberhentikan sebagai PNS; atau

b.      diputus hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Pasal 7 PP Nomor 70 Tahun 2015 menentukan bahwa Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan Peserta JKK dan JKM yang dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) atau  yang lebih dikenal dengan nama PT Taspen (Persero).

Pasal tersebut tidak tegas menyatakan bahwa PT Taspen (Persero) sebagai pengelola program JKK dan JKM bagi Pegawai ASN. Penetapan PT Taspen (Persero) sebagai pengelola program JKK dan JKM bagi Pegawai ASN muncul dalam Penjelasan Umum  PP tersebut.

Dalam Penjelasan Umum PP Nomor 70 Tahun 2015 dikemukakan 2 alasan mengapa PT Taspen (Persero) ditetapkan sebagai pengelola program, yaitu:

a.      agar JKK dan JKM dapat diselenggarakan secara lebih efektif dan efisien; dan

b.      memberikan manfaat yang lebih memadai bagi Peserta, dengan tetap memperhatikan pengelolaan dana yang optimal  dan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai bagi kepentingan peningkatan manfaat Peserta itu sendiri.

PP Nomor 70 Tahun 2015 tidak mengunakan istilah “penyelenggara program”seperti yang digunakan dalam UU SJSN jo UU BPJS, tetapi menggunakan istilah “pengelola program”. Tidak terdapat penjelasan resmi mengenai perbedaan penggunaan istilah tersebut.

PT Taspen (Persero) harus segera mempersiapkan diri sebagai pengelola program JKK dan JKM bagi Pegawai ASN dan bagi pejabat Negara. Ada 3 hal yang mendesak untuk dilakukan yaitu:

a.      mensosialisasikan PP Nomor 70 Tahun 2015 di lingkungan PT Taspen (Persero) dan para pemangku kepentingan;

b.      menyusun Peraturan PT Taspen (persero) tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembayaran Klaim Manfaat dan Pembayaran Manfaat;

c.       memberikan kontribusi untuk penyusunan peraturan pelaksanaan PP 70 Tahun 2015; dan

d.      menyesuaikan struktur dan tata kelola organisasi dengan tugas yang diemban dan dengan maksud pemebentukan PP Nomor 70 Tahun 2015.

Follow Kami di:

Print this page

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
PT TASPEN (PERSERO) DITETAPKAN SEBAGAI PENGELOLA PROGRAM JKK DAN JKM BAGI PEGAWAI ASN
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala
 Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016
IklanIklanIklan