x

Login

Lupa Password

BPJS dan Pihak Lain yang Diperiksa OJK Dilarang Menolak dan Menghambat Proses Pemeriksaan

oleh: A.A.Oka Mahendra,S.H. 28 March 2014 (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disahkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal  22 November 2011.

Salah satu pertimbangan pembentukan Undang-Undang tentang OJK adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

a.      terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

b.      mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;dan

c.       mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pasal 6 huruf c UU OJK menentukan “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU OJK “penyelenggaraan program Jaminan Sosial" termasuk dalam kategori Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. 

UU OJK memandang bahwa program Jaminan Sosial merupakan salah satu sub sistem dari keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Program Jaminan Sosial dikelompokkan dalam  lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan  dana masyarakat yang bersifat wajib.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, Pasal 9 UU OJK memberi wewenang kepada OJK antara lain untuk:

  • menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  • melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  • menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kemudian Pasal 39 ayat (3) huruf b UU BPJS dan Penjelasannya menentukan OJK sebagai pengawas independen melakukan pengawasan ekternal terhadap BPJS.

RUANG LINGKUP PENGAWASAN OLEH OJK

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap BPJS berdasarkan UU BPJS, pada tanggal 31 Desember 2013 OJK telah menetapkan dan mengundangkan Perturan OJK Nomor: 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan BPJS Oleh OJK.

Ruang lingkup pengawasan OJK terhada BPJS meliputi:

a.      kesehatan keuangan;

b.      penerapan tata kelola yang baik termasuk proses bisnis;

c.       pengelolaan dan kinerja investasi;

d.      penerapan manajemen risiko dan kontrol yang baik;

e.      pendeteksian  dan penyelesaian kejahatan Keuangan (fraud);

f.        valuasi asset dan liabilitas;

g.      kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;

h.      keterbukaan informasi kepada masyarakat (public disclosure);

i.        rasio kolektibilitas iuran;

j.        monitoring dampak sistemik; dan

k.       aspek lain yang merupakan fungsi,tugas,dan wewenang OJK berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Hampir seluruh aspek penyelenggaraan Program Jaminan Sosial yang menjadi  fungi,tugas,wewenang dan kewajiban BPJS tercakup dalam ruang lingkup pengawasan oleh OJK.

Tampaknya tidak ada aspek penyelenggaraan Program Jaminan Sosial yang tersisa untuk diawasi oleh lembaga pengawas ekternal lainnya.

Lembaga pengawas ekternal lainnya yaitu DJSN dan BPK perlu berkoordinasi dengan OJK untuk menentukan spesifikasi pengawasan yang menjadi wewenang masing-masing guna mencegah terjadinya tumpang tindih pengawasan.

DJSN perlu menentukan fokus prioritas yang menjadi ruang lingkup pengawasannya dengan menetapkan metodedan standar pengawasan yang operasional dan dapat diaksanakan secara efektif. Sedangkan  kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara telah diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 tentag Pemeriksaan Pengeloalaan Dan Tanggug Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

PENGAWASAN LANGSUNG DAN TIDAK  LANGSUNG

Pasal 3 Peraturan OJK tersebut menentukan pengawasan OJK terhadap BPJS terdiri atas:

a.      pengawasan langsung; dan

b.      pengawasan tidak langsung.

Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan oleh pemeriksa yaitu pegawai OJK atau pihak lain yang ditunjuk oleh OJK untuk melakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan bertujuan untuk:

a.      memperoleh gambaran mengenai kondisi BPJS yang sebenarnya;

b.      memastikan bahwa BPJS telah mematuhi Peraturan Perundang-undangan;

c.       memastikan bahwa BPJS telah menetapkan tata kelola,manajemen risiko,dan kontrol yang baik;dan/atau

d.      memastikan bahwa BPJS telah melakukan upaya untuk memenuhi kewajiban kepada Peserta.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK terhadap BPJS dapat mencakup seluruh aspek atau sebagian aspek yang menjadi ruang lingkup pengawasan OJK.

Pemeriksaan terhadap BPJS dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui:

a.      analisa atas laporan yang disampaikan oleh BPJS kepada OJK; dan/atau

b.      analisa atas laporan yang disampaikan oleh pihak lain kepada OJK.

Dalam rangka pengawasan tidak langsung tersebut, Peraturan OJK Nomor: 5/POJK.05/2013  mewajibkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyusun laporan keuangan tahunan, semesteran dan bulanan. Selain itu, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan diwajibkan juga untuk menyusun laporan pengelolaan program dan aktuaris tahunan.

Apabila kewajiban menyusun laporan tersebut tidak dipenuhi oleh  BPJS, maka OJK  dapat memberikan sanksi administrative berupa surat peringatan dan/atau memberikan rekomendasi kepada DJSN dan/atau Presiden, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Peraturan OJK.

DILARANG MENOLAK DAN/ATAU MENGHAMBAT PROSES PEMERIKSAAN

Menurut Pasal 9 ayat (1) Peraturan OJK tersebut “BPJS dan pihak lain yang diperiksa dilarang menolak dan/atau menghambat proses pemeriksaan".

Pada ayat (2) ditentukan BPJS dan pihak lain yang diperiksa wajib:

a.      memenuhi permintaan untuk memberikan atau meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen, data elektronik, termasuk salinan-salinannya.

b.      memberikan keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik lisan maupun tertulis;

c.       memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang dipandang perlu;

d.      memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan sarana fisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa; dan/atau

e.      menghadirkan pihak ketiga termasuk auditor independen dan aktuaris untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada pemeriksa terkait dengan pemeriksaan.

Pihak yang diperiksa dinyatakan menghambat kelancaran proses pemeriksaan, menurut Pasal 9 ayat (3) apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) atau meminjamkan buku, memberikan catatan, dokumen atau keterangan yang tidak benar.

Dalam hal BPJS melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 tersebut, menurut Pasal 18 ayat (1) Peraturan OJK  diatas, OJK dapat memberikan sanksi administrative berupa surat peringatan dan/atau memeberikan rekomendasi kepada DJSN dan/atau Presiden.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud diatas  termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a.      peninjauan besar iuran Jaminan Kesehatan dan untuk masing-masing Program Ketenagakerjaan;

b.      peninjauan besar manfaat Jaminan Kesehatan dan untuk masing-masing Program Ketenagakerjaan;

c.       peninjauan kebijakan investasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;

d.      peninjauan kebijakan investasi dan Jaminan Kesehatan dan Dana Jaminan untuk masing-masing Program Ketenagakerjaan; dan/atau

e.      penggantian sebagaian atau seluruh manajemen BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Ketentuan mengenai sanksi dan rekomendasi dalam Peraturan OJK Nomor: 5/POJK.05/2013 membuat pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap BPJS menjadi efektif.

Follow Kami di:

Print this page

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
BPJS dan Pihak Lain yang Diperiksa OJK Dilarang Menolak dan Menghambat Proses Pemeriksaan
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
IklanIklan



Kembali Ke Jamsosda Atas