x

Login

Lupa Password

KOMISI DJSN LEBIH RAMPING

oleh: A. A. Oka Mahendra, S.H. 02 June 2014 (Ahli Peraturan dan Perundang-undangan)

Pada tanggal 20 Mei 2014, bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor: 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Dan Pemberhentian Anggota DJSN.

Peraturan Presiden tersebut diundangkan dan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2014, merupakan pengganti dari Peraturan Presiden Nomor: 44 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Dan Pemberhentian Anggota DJSN, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

Selain itu, penggantian Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008 dimaksudkan untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi DJSN sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan terjadinya tranformasi Penyelenggara Jaminan Social dari PT (Persero) menjadi BPJS.

KOMISI DJSN LEBIH RAMPING

Pasal 10 Peraturan Presiden  Nomor: 46 Tahun 2014 menetukan “Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya DJSN membentuk:

a.      Komisi Kebijakan Umum; dan

b.      Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi.”

Komisi Kebijakan Umum mempunyai 6 tugas, yaitu:

a.      merumuskan dan mensosialisasikan kebijakan umum;

b.      melakukan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN;

c.       menyusun anggaran Jaminan Sosial bagi penerima bantuan iuran;

d.      melakukan analisis perekonomian dan prospek investasi asset dana Jaminan Sosial dan asset BPJS, serta menyususn usulan kebijakan investasi dana Jamianan Social Nasional;

e.      melakukan kajian dan penelitian terhadap Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial; dan

f.        melaporkan hasil kerja Komisi dalam Sidang Pleno.

Komisi Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai 6  tugas, yaitu:

a.      melakukan pengawasan ekternal terhadap kinerja BPJS;

b.      melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan umum SJSN;

c.       melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS;

d.      melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas lainnya;

e.      melakukan advokasi, edukasi dan informasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan SJSN; dan

f.        melaporkan hasil kerja Komisi dalam Sidang Pleno.

Sidang Pleno DJSN diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali untuk mengambil keputusan DJSN.

Rapat-rapat Komisi juga diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali.

Jumlah Komisi DJSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 46 tahun 2014 lebih ramping dibandingkan dengan jumlah Komisi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 44 Tahun 2008 yang terdiri dari 3 (tigaKomisi yaitu; Komisi Pengkajian dan Penelitian, Komisi Investasi dan keuangan, dan Komisi Monitoring dan Evaluasi.

Komisi DJSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor: 46 Tahun 2014 ramping struktur, tetapi kaya fungsi.

Diharapkan Komisi DJSN dapat lebif efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya.

POSISI SEKRETARIAT

Hal lain yang cukup menarik dari Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2014 ialah posisi Sekretariat DJSN didudukkan kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU SJSN yang menentukan bahwa Sekretariat DJSN membantu DJSN dalam melaksanakan tugasnya.

Sekretriat DJSN tidak diposisikan dalam susunan organisasi DJSN bersama anggota DJSN seperti ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2008.

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor : 46 tahun 2014 menentukan “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DJSN dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan tugas memberikan dukungan administrasi, pelayanan operasional, dan penyiapan bahan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DJSN.

MAJELIS KEHORMATAN DJSN

Hal baru yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 ialah pembentukan Majelis Kehormatan DJSN.

Pasal 13 Peraturan Presiden tersebut menentukan bahwa DJSN menetapkan dan menegakkan kode etik DJSN.

Untuk menegakkan kode etik DJSN sebagaimana tersebut diatas, DJSN membentuk Majelis Kehormatan DJSN.

Keanggotaan Majelis Kehormatan DJSN berasal dari anggota DJSN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik DJSN dan Majelis Kehormatan DJSN diatur  dalam Peraturan DJSN.

DJSN sebagai lembaga mandiri yang mengemban tugas publik perlu menjaga integritas, profesionalitas dan  kehormatan anggota serta  lembaganya agar tetap  dipercaya oleh masyarakat melalui penegakakan kode etik secara konsisten dan konsekuen.

PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA DJSN DIDOMINASI ANGGOTA DJSN

Pada tanggal 20 Mei 2014 Presiden SBY  telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor: 18 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Anggota DJSN, sehubungan dengan akan berakirnya masa tugas anggota DJSN yang sekarang pada  tanggal 30 juni 2014..

Keputusan Presiden ini merupakan pelaksanaan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014.

Panitia Seleksi Calon Anggota DJSN terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota yang dianggap mampu melaksanakan tugas Panitia.

Tujuh orang anggota Panitia tersebut terdiri dari 2 (dua) orang unsur pemerintah dan 5 (lima) orang dari unsur masyarakat.

2 (dua) orang dari unsur pemerintah secara ex officio ditunjuk: Deputi Bidang Koordinasi perlindungan Sosial dan perumahan rakyat Kemenkokesra sebagai Ketua merangkap anggota, dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai anggota.

5 (lima) orang unsur masyarakat terdiri dari: Adang Setiana, Ph.D, sebagai wakil Ketua merangkap anggota, drg Moeryono Aladin, SIP.SH, MM, sebagai anggota, DRS Djoko Sungkono, MM, AJST, Drs Timoer Soetanto, ChFC, CLU sebagai anggota dan dr Sulastomo, MPH, AAK.

Dari 7 (tujuh) anggota Panitia Seleksi Calon Anggota DJSN 5(lima)diantaranya adalah anggota DJSN yang akan berakir masa tugasnya. Mereka adalah 4 (empat) dari lima nama dari unsur masyarakat kecuali dr Sulastomo dan satu dari unsur pemerintah yaitu Chazali H. Situmorang, Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat.

Follow Kami di:

Print this page

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
KOMISI DJSN LEBIH RAMPING
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
Iklan



Kembali Ke Jamsosda Atas