jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - DENDA TUNGGAKAN JKN HINGGA RP. 30 JUTA

Oleh: Adhi Kristian, S.H., M.H.KES (Peneliti Hukum ) 15 July 2016

Penunggak Iuran JKN dikenakan denda paling tinggi Rp. 30 juta. Dengan tarif 2,5% yang berlaku dalam 45 hari sejak pengaktifan kembali kepesertaan, denda sebesar itu wajib dibayarkan Peserta yang menghabiskan biaya pelayanan kesehatan  sebanyak Rp. 1,2 M atau lebih.

Sanksi bagi penunggak diatur dalam Pasal 17A.1 ayat (1) s.d. ayat (7) Perpres 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Ada 2 jenis sanksi keterlambatan iuran yang diatur dalam Perpres tersebut, yaitu:

Pertama: sanksi penghentian sementara penjaminan (kepesertaan dinonaktifkan); dan

Kedua: denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan, apabila peserta mendapat pelayanan kesehatan dalam 45 hari sejak kepesertaan diaktifkan kembali, paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).”

Perpres 19 Tahun 2016 memuat 7 (tujuh) pokok pengaturan sanksi keterlambatan sebagai berikut:

1.     BPJS Kesehatan menghentikan sementara penjaminan (penonaktifan) sejak bulan kedua tunggakkan pada tanggal 10.

2.     Peserta wajib membayarkan tunggakan iuran dan menyetorkan kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

3.     BPJS Kesehatan mengaktifkan kembali kepesertaan sejak pelunasan  seluruh iuran tertunggak oleh peserta.

4.     Peserta menanggung denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan, apabila dalam 45 (empat puluh lima) hari sejak kepesertaan diaktifkan kembali, peserta menjalani pelayanan kesehatan, dengan ketentuan:

a.     jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan

b.     besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

5.     Bagi peserta Pekerja Penerima upah, iuran dan denda sebagaimana dimaksud di atas ditanggung oleh Pemberi Kerja.

6.     Iuran dan denda sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan bagi peserta tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

7.     Ketentuan pemberhentian sementara penjaminan dan denda berlaku mulai 1 Juli 2016

Untuk lebih jelasnya, berikut ilustrasi kasus penghentian sementara penjaminan dan pengenaan saksi denda:

Ilustrasi 1:

Pak Anton menunggak iuran JKN selama 2 bulan.  Pembayaran terakhir dilakukan pada tanggal 5 Februari 2016. Sejak 11 April 2016, BPJS Kesehatan menonaktifkan kartu BPJS Kesehatan milik Pak Anton. 

Pak Anton ingin mengaktifkan kembali kartu JKN-BPJS Kesehatannya segera karena ia dirawat di rumah sakit sejak 5 Mei 2016.  Apa saja kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pak Anton agar BPJS Kesehatan dapat menjamin biaya pelayanan kesehatan baginya?

Kewajiban yang harus dipenuhi Pak Anton, agar BPJS Kesehatan mengaktifkan kembali kepesertaan adalah membayarkan seluruh iuran tertunggak.

Pak Anton juga wajib menanggung denda 2,5% dari biaya pelayanan kesehatannya. Jika Biaya perawatan Sebesar Rp. 50. Juta,  maka jumlah denda yang dikenakan sebesar 2,5% x Rp. 50.juta,- = Rp. 12,5 juta.

Ilustrasi 2:

Bu Anita menunggak iuran BPJS Kesehatan selama 5 bulan. Pada bulan keenam,  Bu Anita melunasi total tunggakan iuran,  sehingga kepesertaannya diaktifkan kembali oleh BPJS Kesehatan. Dalam 45 hari setelah pembayaran iuran tertunggak  Bu Anita menderita sakit dan terpaksa menjalani perawatan kesehatan di Rumah Sakit dengan total biaya sebesar Rp. 20.000.000,-.

Karena kejadian sakit yang dialami Bu Anita masih dalam 45 hari setelah pembayaran iuran tertunggak, Bu Anita dikenakan denda 2,5% x Rp. 20 juta = Rp. Rp. 5 juta.

Selain mengalami kerugian secara finansial, Peserta yang menunggak iuran, dapat terhambat dalam mengakses layanan kesehatan.  Tunggakan iuran juga mengancam keberlangsungan JKN, sehingga merugikan peserta lain yang semestinya tertolong dengan dana gotong royong yang dibayarkan peserta saat dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, kepatuhan sangatlah penting bagi peserta, selain terhindar dari sanksi, Perserta juga ikut berperan dalam menjaga keberlangsungan pelaksanaan JKN.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
DENDA TUNGGAKAN JKN HINGGA RP. 30 JUTA
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016