jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Pandangan BPJS Kesehatan: Reviu Kelas RS Memverifikasi Kompetensi Riil RS

Oleh: Asih Eka Putri dan Khansa Asikasari 16 September 2019

Narasumber: dr. Budi Mohamad Arief, MM, AAAK (Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan) dan dr. Meutia Amirah, M.B.A., AAK (Analis Pengelolaan Fasilitas Kesehatan Rujukan)

 

 

  • Bagaimana pendapat Bapak terkait hasil reviu kelas RS dari kacamata Bapak sebagai Deputi Direksi Bidang Jaminan Pelayanan Kesehatan Rujukan?

Jawab:

Hasil Reviu Kelas RS  yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan merupakan langkah maju pemerintah dalam menata RS, agar RS mampu memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan ketersediaan SDM dan Sarpras mereka.

 

  • Bagaimana kronologi dilaksanakannya reviu kelas RS bagi RS yang bekerjasama denan BPJS Kesehatan?

Jawab:

Ketentuan Reviu Kelas RS tercantum dalam  amanat Perpres No. 82 tahun 2018 pasal 72 ayat (1), (2), (3), dan (4).

  1. Cara pembayaran dengan Indonesian Case Based Groups untuk FKRTL ditetapkan sesuai kelas rumah sakit
  2. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian kelas rumah sakit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat kredensial atau re-kredensial maka BPJS Kesehatan harus melaporkan kepada Menteri untuk dilakukan reviu.
  3. Reviu kelas rumah sakit dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan dengan melibatkan unsur Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan dan asosiasi rumah sakit.
  4. Hasil reviu kelas rumah sakit dijadikan dasar penyesuaian kontrak oleh BPJS Kesehatan dengan rumah sakit.

Pada saat proses kerjasama baru maupun perpanjangan kerjasama antara  BPJS Kesehatan dengan RS  dilakukan kegiatan kredensialing/rekredensialing. Bila  BPJS kesehatan menemukan adanya ketidaksesuaian antara profil  RS dengan syarat ketentuan Permenkes No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit  maka  ketidak sesuaian tersebut dilaporkan ke Kementrian Kesehatan untuk dilakukan reviu  dan hasilnya sesuai dengan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/373/2019.

  • Bagaimana peranan BPJS Kesehatan dalam mendorong pelaksanaan reviu kelas RS yang bermitra dengan BPJS Kesehatan?

Jawab:

Pada saat proses kerjasama baru maupun perpanjangan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan RS dilakukan kegiatan kredentialing/ rekredentialing. Bila BPJS kesehatan menemukan adanya ketidaksesuaian antara profil RS dengan syarat ketentuan PMK 56 tahun 2014 tentang klasifikasi rumah sakit maka  ketidak sesuaian tersebut dilaporkan ke Kementrian Kesehatan untuk dilakukan reviu  dan hasilnya sesuai dengan Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/373/2019.

  • Bagaimana tanggapan BPJS Kesehatan terhadap RS Khusus yang memberikan pelayanan umum di luar kekhususannya yang mengalami penurunan kelas?

Jawab:

RS Khusus ditetapkan pada kelas terendah sesuai jenis RS Khusus dan dilakukan pembinaan selama 1 tahun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Untuk pelayanan umum yang dilakukan di RS Khusus maka sesuai ketentuan akan dibayar 1 tingkat di bawahnya.

 

  • Jika dalam 3-4 bulan ke belakang sebelum penetapan hasil reviu kelas RS, RS yang turun kelas belum dibayarkan klaimnya, apakah pembayaran klaim akan mengikuti penetapan hasil reviu kelas RS atau perjanjian kersama sebelumnya?

Jawab:

Pembayaran akan sesuai perjanjian kerja sama sebelumnya. Pembayaran klaim sesuai penetapan hasil reviu kelas RS dilakukan melalui addendum perjanjian kerjasama.

 

  • Bagaimana kaitan antara hasil reviu kelas RS dengan upaya penanggulangan defisit DJS BPJS Kesehatan?

Jawab:

Ini bukan kaitan secara langsung, karena penyebab utama defisit  lebih karena ketidak sesuaian antara perhitungan besarnya iuran dengan luasnya cakupan manfaat (benefit) yang diberikan kepada Peserta. Namun demikian bila reviu tidak diterapkan maka ada potensi kelebihan bayar RS karena ketidak sesuaian kelas RS dengan regulasi yang ada (Permenkes No. 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit)

Oleh karena cara pembayaran ke RS menggunakan INA-CBGs di mana perbedaaan kelas RS  tarif INA-CBGs juga berbeda. Contoh, suatu RS yang harusnya kelas c namun izinnya yang keluar adalah kelas B tentunya berpotensi kelebihan pembayaran kepada RS tersebut.

 

  • Apakah BPJS Kesehatan akan menarik lebih bayar pasca ditetapkannya hasil reviu kelas RS?

Jawab:

Sampai dengan saat ini  belum ada kebijakan untuk melakukan penarikan kelebihan bayar karena Reviu Kelas RS.

 

  • Apakah hasil reviu kelas RS akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan di RS terutama terkait penerapan sistem rujukan?

Jawab:

Reviu kelas RS sesungguhnya langkah verifikasi terhadap kondisi riil ketersedian SDM dan Sarpras di RS, ketersediaan tersebut berkaitan dengan kondisi kompetensi pelayanan yang dapat diberikan RS kepada masyarakat. Kondisi ini sangat baik mendukung validitas data RS yang akan dirujuk. Dengan adanya hasil reviu maka pihak faskes primer akan lebih mudah merujuk ke RS yang memliki kompetensi sesuai kebutuhan pasien karena telah terverifikasi.

  • Apakah hasil reviu kelas RS akan mempengaruhi kontrak kerjasama dengan RS yang telah bermitra dengan BPJS Kesehatan sebelumnya?

Jawab:

Hasil reviu tersebut akan mempengaruhi kontrak antara RS dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan amanat prepres 82 tahun 2018 khususnya dalam hal besaran tarif INA CBGS yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada RS. Bila sebelumnya RS tsb kelas B dan hasil reviu menyatakan terjadi penurunan kelas menjadi C, maka BPJS akan membayar tarif sesuai kelas C. Reviu kelas RS sesungguhnya langkah verifikasi terhadap kondisi real ketersedian SDM dan Sarpras di RS, ketersediaan tersebut berkaitan dengan kondisi  kompetensi pelayanan yang dapat diberikan RS kepada masyarakat. Kondisi ini sangat baik mendukung validitas data RS yang akan dirujuk. Dengan adanya hasil reviu maka pihak faskes primer akan lebih mudah merujuk ke RS yang memliki kompetensi sesuai kebutuhan pasien karena telah terverifikasi.

 

  • Apakah setelah adanya penetapan hasil reviu kelas RS dengan diterbitkannya Surat Izin Oeprasional RS dan Surat Penetapan Kelas RS yang baru, apakah BPJS Kesehatan akan melakukan re-kredensialing kepada RS yang sebelumnya telah menjadi mitra BPJS Kesehatan?

Jawab:

Rekredensialing merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BPJS Kesehatan setiap tahunnya terhadap mitra yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk melihat kesesuaian teknis yaitu sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan dan  komitmen pelayanan. Dari hasil rekredensialing tersebut jika BPJS kesehatan menemukan adanya ketidaksesuaian antara profil RS dengan syarat ketentuan PMK 56 tahun 2014 tentang klasifikasi rumah sakit  maka ketidak sesuaian tersebut akan dilaporkan kembali ke Kementerian Kesehatan.

 

  • Apa langkah yang akan diambil oleh BPJS Kesehatan pasca ditetapkannya hasil reviu kelas RS sebagai dasar perjanjian kerjasama dengan RS mitra untuk pembayaran INA-CBGs?

Jawab:

BPJS Kesehatan akan secara intens berkomunikasi dengan Rumah Sakit mengenai hasil reviu sesuai dengan mekanisme penilaian yang tertera pada Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/373/2019. Selanjutnya kami akan menyesuaikan kontrak kerjasama dengan RS yang mengalami penyesuaian kelas RS.

Beberapa hal yang kami monitor atas dampak hasil reviu Rumah Sakit adalah memastikan:

  1. RS yang tidak keberatan terhadap hasil rekomendasi, maka dalam waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari yaitu tanggal 19 Agustus 2019, Instansi setempat yang menerbitkan izin operasional sudah harus mengeluarkan izin operasional RS yang baru.
  2. RS yang keberatan terhadap hasil rekomendasi, mengisi formulir keberatan kemudian mengirimkan surat tersebut kepada Dirjen Yankes, instansi yang menerbitkan izin operasional RS, Dinkes Prov atau Dinkes Kab/Kota dalam jangka waktu paling lama 28 (dua puluh delapan) hari. Tim reviu kelas melakukan penilaian ulang yang dilaksanakan setelah surat keberatan diterima paling lama 14 (empat belas) hari. Dirjen Yankes mengeluarkan rekomendasi hasil penilaian ulang dan penyampaian rekomendasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak batas akhir pengolahan data dan analisa penilaian ulang. Instansi yang menerbitkan izin operasional rumah sakit menetapkan izin operasional RS yang baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi hasil penilaian ulang ditetapkan, yaitu sampai dengan tanggal 9 September 2019.

Dalam hal instansi yang menerbitkan izin operasional RS(Dinas PTSP Daerah) tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi dengan tidak menetapkan kelas RS yang baru sampai batas waktu yang ditetapkan, maka rekomendasi penetapan kelas RS yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI, dijadikan sebagai dasar PKS BPJS Kesehatan dengan RS  untuk pembayaran INA CBG.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Pandangan BPJS Kesehatan: Reviu Kelas RS Memverifikasi Kompetensi Riil RS
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019