x

Login

Lupa Password

KAPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DIMULAI ?

oleh: A.A.Oka Mahendra, S.H. 27 January 2015 (Ahli Peraturan Perundang-Undangan)

Salah satu hal yang membedakan asuransi sosial atau jaminan sosial dengan asuransi komersial adalah ikhwal sumber terjadinya  perikatan.

Sumber terjadinya perikatan dalam asuransi komersial adalah perjanjian.

Sedangkan sumber perikatan dalam jaminan sosial adalah Undang-Undang.

Dengan kata lain sumber  terjadinya hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung dalam asuransi komerial adalah perjanjian diantara pihak tertanggung dan penanggung.

Sedangkan sumber terjadinya hubungan hukum antara peserta jaminan sosial dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah, karena ditetapkan dalam Undang-Undang.

Hubungan hukum dalam hal ini terjadi  antara subjek hukum dengan subjek hukum.

Dalam asuransi komersial hubungan hukum tersebut terjadi antara tertanggung dan penanggung .

Sedangkan dalam jaminan sosial hubungan hukum tersebut terjadi antara peserta dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Hubungan hukum antar subjek hukum ini, menimbulkan akibat hukum berupa  hak dan kewajiban diantara para pihak, yang dalam hukum perdata disebut dengan persoonlijk recht.

Salah satu masalah yang sangat penting ditinjau dari segi hukum adalah kapankah kepesertaan jaminan kesehatan dimulai?

Menentukan saat dimulainya kepesertaan ini penting untuk menentukan mulai timbulnya hak dan kewajiban antara peserta dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dalam asuransi komersial, perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapainya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sejak saat itu, hak dan kewajiban timbal balik antara tertanggung dan penanggung timbul, bahkan sebelum polis ditandatangani.

Pasal 257  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) secara tegas menentukan bahwa walaupun belum dibuatkan polis, perjanjian asuransi sudah terjadi sejak tercapainya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung.

Kesepakatan ini dibuktikan dengan nota persetujuan yang ditandatangani oleh tertanggung.

Hak dan kewajiban tertanggung dan penaggung timbul sejak terjadinya kesepakatan berdasarkan nota persetujuan. (Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, 2006:57).

Pasal 255 KUHD, menentukan asuransi tersebut harus dibuat  secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis. Polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan adanya perjanjian asuransi, (Pasal 258 ayat (1) KUHD).

Bagaimana dalam Jaminan Sosial?

Karena jaminan sosial timbul berdasarkan Undang-Undang dalam arti material, maka jawaban atas pertanyaan tersebut harus dicari dalam Undang-Undang.

Apa kata Undang-Undang mengenai soal ini?

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN (UU SJSN) jo.Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (UU BPJS) menentukan ”Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.”

Ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 1 angka 8 UU SJSN jo Pasal 1 angka 4 UU BPJS, khusus untuk program jaminan kesehatan diulangi dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, dan Pasal 1 angka 3 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan.

Kewajiban untuk mendaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, menentukan ”Pemerintah  mendaftarkan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan” .

Pasal 11 ayat(1) menentukan ”Setiap Pemberi Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran”.

Dalam hal pemberi kerja secara nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan, menurut Pasal 11 ayat (2) ”pekerja yang bersangkutan berhak mendaftarkan dirinya  sebagai peserta jaminan kesehatan ,”dan iurannya menurut ayat (2a)” dibayar sesuai dengan Peraturan Presiden ini.”

Pasal 11 ayat (3) menetukan ”Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri sendiri atau berkelompok sebagai peserta jaminan kesehatan pada BPJS Kesehatan degan membayar iuran.”

Selanjutnya ayat (4) menentukan ”Setiap orang Bukan Pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran.”

Dari ketentuan sebagaimana diuraikan dimuka, membayar iuran merupakan syarat esensial yang menentukan bahwa seseorang telah terdaftar menjadi peserta jaminan kesehatan.

Hal ini merupakan  salah satu ciri dari jaminan sosial.

 Marc J Roberts cs (Getting Health Reform Right 2004:165) antara lain mengatakan, ”Three characteristics distinguish social insurance from private insurance. First, social insurance is compulsory-every one in the eligible group must enroll and pay the specified premium (contribution).

Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa seseorang menjadi peserta jaminan kesehatan pada saat pendaftaran dilakukan dengan membayar iuran .

Sayangnya peraturan pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS belum mengatur secara teknis operasional apa yang dimaksud dengan ”membayar iuran” tersebut dan bagaimana membuktikannya?

Apakah yang dimaksud dengan “membayar iuran” adalah ketika peserta melakukan pembayaran pertama saat pendaftaran atau ketika iuran yang dibayarkan tersebut secara nyata masuk ke rekening BPJS Kesehatan?

Peraturan BPJS Kesehatan Tidak Memberi Jawaban Tegas

Peraturan BPJS Kesehatan sebagai pelaksanaan UU SJSN, UU BPJS dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 jo Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, tidak memberi jawaban yang tegas.

Termasuk mengenai Bukti pembayaran apakah berupa kwitansi tanda terima pembayaran yang diterbitkan  oleh BPJS Kesehatan atau bukti elektronik yang menyatakan bahwa iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan/atau peserta telah masuk ke rekening BPJS Kesehatan?

Peraturan pelaksanaan  yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan lebih banyak mengulang apa yang telah diatur dalam peraturan yang memberikan delegasi pembentukannya dengan sedikit pengembangan teknis.

Kepastian mengenai kapan  perikatan dimulai sangat penting untuk memastikan secara yuridis timbulnya hubungan hukum antara peserta dengan BPJS Kesehatan.

Dengan demikian, dapat dipastikan kapan masing-masing pihak secara timbal balik wajib memenuhi kewajibannya dan dapat menuntut haknya sebagai konsekuensi timbulnya perikatan?

Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014  malah membuat aturan yang tidak sejalan dengan UU SJSN, UU BPJS dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2013.

Simak saja Pasal 10 ayat (2) Peraturan BPJS tersebut.

Disitu ditentukan, ”masa berlaku kartu bagi calon Peserta Perorangan dimulai 7 (tujuh) hari setelah calon Peserta Perorangan melakukan pembayaran iuran pertama.”

Alasan demi ketertiban administrasi tidak dapat mengabaikan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 jo Nomor 111 Tahun 2013 khususnya yang menyangkut pendaftaran kepesertaan Jaminan Kesehatan.

Sesuai dengan prinsip hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditegaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dewan Jaminan Sosial Nasional diharapkan lebih cermat mengawasi BPJS termasuk dalam menetapkan Peraturan BPJS.

Kementerian Hukum dan Ham diharapkan tidak gampang meloloskan Peraturan BPJS untuk diundangkan sebelum memastikan materi muatannya harmonis dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sederajat.

Follow Kami di:

Print this page

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
KAPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN DIMULAI ?
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
IklanIklanIklan



Kembali Ke Jamsosda Atas