jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - Pemda Menghidupkan Kembali Berobat Gratis

Oleh: Asih Eka Putri dan Khansa Asikasari 04 March 2020

Impian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seluruh penduduk lagi-lagi harus berhadapan dengan ego Pemerintah Daerah (Pemda). Pada 1 Januari 2020, pemberitaan ramai dengan keputusan sepihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat, Sumatera Selatan yang mengalihkan pendanaan PBI-APBD JKN menjadi program ‘berobat gratis’ berbasis KTP dan Kartu Keluarga (KK). Jauh sebelum Pemkab Lahat, Pemerintah Kota Bekasi juga memiliki program serupa yakni, Kartu Sehat berbasis NIK bagi warga Kota Bekasi.

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat menyebutkan, pada tahun 2018 terdapat 168.385 jiwa yang terdaftar sebagai peserta PBI-APBD dan jumlahnya meningkat menjadi 200.000 jiwa di tahun 2019 dengan total iuran yang dibayarkan sebesar Rp. 46 milyar. Dengan adanya kenaikan iuran JKN, Pemkab Lahat mengklaim akan terjadi pembengkakan pengeluaran APBD untuk PBI dengan total sejumlah Rp. 104 milyar.

Pemkab Lahat yang diwakili oleh Wakil Bupati, Haryanto, menyatakan bahwa kebijakan berobat gratis menggunakan KTP dan KK ini dapat menekan pengeluaran APBD untuk iuran PBI APBD, karena Pemkab hanya perlu membayarkan bagi warga yang sakit saja. Seperti dilansir dari halaman portal berita Media Indonesia, Pemkab Lahat tidak merasa ada pelanggaran dalam penerapan kebijakan berobat gratis tersebut.

Dari sini terlihat, adanya sesat pikir dalam penerapan kebijakan ini yang melenceng jauh dari konsep jaminan sosial.

Mengenyampingkan Program Strategis Nasional dan Kewajiban Integrasi Jamkesda

Pemda wajib melaksanakan JKN yang termasuk ke dalam salah satu dari Program Strategis Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan JKN. Selain itu, kebijakan yang diterapkan oleh Pemkab Lahat jelas menyalahi aturan mengenai integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan (Pasal 102 Perpres No. 82 Tahun 2018). Melalui integrasi Jamkesda, Pemerintah Daerah wajib berperan aktif untuk mendaftarkan dan membiaya Peserta PBI yang bersumber dari APBD dalam rangka mencapai cakupan semesta kepesertaan JKN.

Menghemat APBD: Bayar Tagihan Faskes vs Bayar Iuran PBI-APBD

Ketidakmampuan Pemkab dalam mengakomodasi kenaikan iuran ke dalam APBD Kabupaten Lahat Tahun 2020 menjadi alasan yang mendasari Pemkab Lahat menarik keikutsertaannya dalam program JKN. Pemkab Lahat berpendapat bahwa sistem ‘berobat gratis’ ini akan jauh lebih hemat secara anggaran karena hanya warga sakit saja yang memanfaatkan dan Pemkab hanya perlu membayar tagihan klaim fasilitas kesehatan (Faskes). Namun benarkah nyatanya seperti itu?

Nyatanya tidak. Penggelembungan tagihan pasien yang berujung pada penunggakan tagihan pembayaran klaim RS adalah masalah laten Jamkesda yang berpotensi terulang kembali. Hal ini terlihat jelas dalam audit tahun 2017 untuk Kota Bekasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan lampu merah untuk Kartu Sehat yang merupakan program Jamkesda. BPK secara gamblang menyatakan bahwa program Kartu Sehat tidak memiliki mekanisme pengendalian biaya. Sehingga program tersebut berpotensi mengakibatkan pembengkakan biaya yang bisa berdampak langsung pada keuangan daerah. Keuangan daerah yang terganggu hanya karena satu program jelas berbahaya dan mengkhawatirkan.

Pada tahun 2018 lalu, Pemkot Bekasi dikabarkan menunggak sebesar Rp. 200 milyar kepada puluhan RS swasta penyelenggara pelayanan kesehatan gratis bagi warga Bekasi tersebut. Beberapa RS swasta yang menjadi penyelenggara RS bahkan dikabarkan menolak sejumlah warga karena terbentur perkara tunggakan klaim Kartu Sehat yang belum dilunasi Pemkot Bekasi.

Tanda bahaya mulai terlihat dengan munculnya potensi defisit APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 900 milyar sampai Rp. 1,2 triliun. Program Kartu Sehat turut berkontribusi menyumbang defisit karena, alokasi anggaran program ini menelan dana APBD murni hingga Rp. 170 milyar, sementara pada pembahasan APBD Perubahan 2018 ada usulan pengajuan penambahan anggaran sebesar Rp. 145,7 milyar. Kondisi serupa juga telah terjadi pada tahun sebelumnya, anggaran sebesar Rp. 75 milyar untuk Kartu Sehat yang disiapkan dalam APBD 2017 Murni habis di tengah jalan.

Selama ini Pemkot Bekasi selalu beralibi bahwa mengintegrasikan Kartu Sehat dengan BPJS Kesehatan terlalu mahal. Pemkot berpendapat, jika semua warga Kota Bekasi yang berjumlah sekitar 2,2 juta harus diintegrasikan ke BPJS, maka biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp. 600 milyar per tahun. Sedangkan dengan Kartu Sehat, semua warga bisa ditanggung cukup dengan Rp300 miliar dengan asumsi tidak semua warganya sakit. Padahal dari total warga Kota Bekasi yang berjumlah sekitar 2,2 juta jiwa, 1,79 juta jiwa sudah terdaftar sebagai Peserta JKN, sehingga Pemkot Bekasi hanya perlu membiayai sisanya sebagai PBI APBD, yakni sekitar 302 milyar dengan rincian, 600.000 jiwa dikalikan Rp. 42.000 (biaya iuran per bulan) dikali 12 bulan.

Tidak jauh berbeda? Ya benar, memang angkanya tidak jauh berbeda. Namun dari segi portabilitas dan cakupan manfaat, opsi pembayaran iuran PBI APBD kepada BPJS Kesehatan jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan Pemda membayar langsung tagihan klaim RS, baik untuk pemenuhan hak masyarakat atas jaminan kesehatan maupun kesehatan keuangan daerah setempat.

Egosentris vs Gotong Royong

Anggapan yang beredar seputar Jamkesda dijadikan alat kampanye politik Kepala Daerah sudah berhembus lama sebelum kejadian Pemkab Lahat ini. Fenomena ini dapat ditemui jelang Pilkada Kota Bekasi 2018 lalu, di mana terjadi lonjakan pembuat Kartu Sehat, sehingga politikus maupun Tim Sukses Calon Wali Kota Petahana pun bebas mengeluarkan Kartu Sehat—karena memang tidak ada ada badan khusus yang menangani ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa iming-iming berobat gratis ini menjadi alat yang ampuh untuk mempromosikan diri bagi Kepala Daerah dan menggalang simpati publik sebanyak mungkin di tengah peliknya isu kenaikan iuran JKN. Namun bukankah sangat disayangkan, ketika semangat gotong royong dan integrasi Jamkesda ke dalam JKN harus dipaksa jalan mundur karena adanya egosentris daerah dan motif politik di baliknya.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Pemda Menghidupkan Kembali Berobat Gratis
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2019