jaminan sosial indonesia
x

Login

Lupa Password

Cakrawala - BPJS KESEHATAN MALANG AKAN PIDANAKAN BADAN USAHA PENUNGGAK IURAN

Oleh: A.A. Oka Mahendra, S.H. (Ahli Hukum dan Peraturan Perundang-undangan) 18 May 2017

Kompas terbitan Selasa 16 Mei 2017 memberitakan “Ribuan badan usaha di wilayah Malang menunggak pembayaran iuran JKN. Untuk itu, BPJS Kesehatan Malang akan bekerja sama dengan kejaksaan menindak badan usaha membandel itu”. Menurut BPJS Kesehatan Malang, badan usaha yang menunggak pembayaran iuran sebanyak 1.162 dengan nilai iuran sebesar Rp 6,06 miliar, belum termasuk tunggakan peserta mandiri. Tingginya tunggakan pembayaran iuran yang mencapai 50% dari total klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sebesar Rp 1,2 triliun pada tahun 2016 membuat BPJS Kesehatan kelimpungan. Terjadi ketidakseimbangan yang tajam antara iuran yang masuk dengan klaim yang harus dibayar. Jika kondisi seperti ini berlanjut, BPJS Kesehatan pasti akan mengalami kesulitan keuangan untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraan JKN.

Prinsip kegotongroyongan sebagai salah satu pilar dalam penyelenggaraan JKN tidak berjalan. Prinsip ini diwujudkan dalam mekanisme gotong royong dari peserta yang mampu kepada peserta yang kurang mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh rakyat yang diharapkan tercapai pada tahun 2019. Selain itu, kegotongroyongan terwujud antara peserta yang berisiko rendah membantu peserta yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu peserta yang sakit. Melalui prinsip kegotongroyongan ini, jaminan sosial dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip kegotongroyongan perlu ditanamkan kepada seluruh penduduk melalui edukasi publik, dan dialog antara BPJS Kesehatan dengan publik untuk membangun kebersamaan dalam memikul tanggung jawab sosial dalam mengembangkan JKN yang sehat dan berkelanjutan.

Tunggakan Iuran dan Penegakan Kepatuhan

BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik  menurut UU BPJS melaksanakan fungsi antara lain untuk memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja. Untuk itu, BPJS Kesehatan diberi wewenang oleh UU BPJS untuk menagih pembayaran iuran dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.

Salah satu kewajiban Peserta menurut Pasal 17 ayat (1) UU SJSN adalah membayar iuran.

Kewajiban Pemberi Kerja diatur pada ayat (2) yang menentukan “Setiap Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya, dan membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara berkala”.

Tata cara pembayaran iuran diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 28 Tahun 2016. Pasal 17 Perpres tersebut menentukan Pemberi Kerja wajib memungut iuran dari Pekerjanya dan membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Lebih lanjut ditentukan sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara yang menunggak pembayaran iuran sebagai berikut: “Keterlambatan pembayaran iuran oleh Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara, dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak paling bayak untuk waktu 3 bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 3 bulan, penjaminan dapat dihentikan sementara”.

Dengan demikian, perbuatan menunggak pembayaran iuran JKN menurut ketentuan tersebut di atas dikategorikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan administratif. Sanksi yang dikenakan pun sanksi administratif oleh BPJS Kesehatan atau pejabat yang berwenang.

Sayangnya UU BPJS tidak menentukan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan tidak mendapat pelayanan publik bagi Pemberi Kerja yang menunggak pembayaran iuran.

Sehubungan dengan itu, BPJS Kesehatan perlu melakukan upaya yang lebih tegas untuk melaksanakan fungsinya memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja, serta dalam melaksanakan wewenangnya menagih pembayaran iuran dalam hal terjadi penunggakan, kemacetan, atau kekurangan pembayaran iuran, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 UU BPJS. Sudah barang tentu BPJS Kesehatan terlebih dahulu menggunakan pendekatan edukatif dan persuasif agar Peserta dan Pemberi Kerja secara sadar memenuhi kewajibannya membayar iuran tepat waktu, tepat jumlah demi kelangsungan penyelenggaraan program JKN.

Selain itu, BPJS Kesehatan harus meningkatkan pelaksanaan wewenangnya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. Untuk itu, BPJS Kesehatan perlu memperbaiki mekanisme pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya, meningkatkan profesionalitas SDM pengawas dan pemeriksa, menindak tegas Peserta dan Pemberi Kerja yang tidak mematuhi kewajibannya. Pengawasan dan pemeriksaan yang terarah, terencana, dan dilakukan secara berkala penting untuk mencegah terjadinya tunggakan pembayaran iuran.

Profesionalitas SDM sangat penting peranannya dalam menegakkan kepatuhan Peserta. Karena di tangan SDM yang profesional perintah dan larangan, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban yang ditentukan dalam hukum dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Sanksi Pidana

Pasal 55 UU BPJS memang memuat ketentuan pidana yang ditujukan kepada Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU BPJS dengan ancaman pidana yang cukup berat yaitu pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Ancaman pidana dalam ketentuan ini merupakan ancaman pidana maksimal yang dapat dikenakan kepada Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU BPJS. Artinya, tuntutan jaksa dan vonis hakim tidak boleh lebih tinggi daripada yang ditentukan dalam Pasal 55 UU BPJS. Selain itu, ancaman pidana dalam Pasal 55 UU BPJS bersifat alternatif, artinya jaksa dan hakim dapat memilih salah satu dari ancaman hukuman tersebut untuk dikenakan kepada Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 55 UU BPJS.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 19 ayat (1) UU BPJS sebagai berikut:

  1. Pemberi Kerja;
  2. tidak memenuhi kewajiban memungut iuran yang menjadi beban Peserta dan Pekerjanya; dan
  3. tidak memenuhi kewajibannya menyetorkan iuran tersebut kepada BPJS.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 19 ayat (2) UU BPJS sebagai berikut:

  1. Pemberi Kerja; dan
  2. tidak membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS.

Apabila unsur-unsur tindak pidana tersebut dipenuhi, maka Pemberi Kerja yang bersangkutan dapat diseret ke meja hijau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Di sini kerja sama BPJS Kesehatan dengan penyidik dan penuntut umum menjadi relevan untuk menegakkan kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja guna mewujudkan tujuan SJSN.

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
BPJS KESEHATAN MALANG AKAN PIDANAKAN BADAN USAHA PENUNGGAK IURAN
http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala
Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2016