jaminan sosial indonesia

BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

x

Login

Lupa Password

BPJS > PENGAWASAN BPJS

PENGAWASAN BPJS

Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal.

Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ BPJS atau oleh satuan pengawasan internal yang dibentuk oleh organ BPJS yang diberi wewenang untuk menetapkan struktur organisasi. Atau dengan kata lain pengawasan internal dilakukan oleh organ atau satuan tugas pengawasan dalam organ BPJS sendiri.

Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh pengawas BPJS yang terdiri atas (Pasal 39 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2011):

  1. Dewan Pengawas.
  2. Satuan Pengawas Internal.

Dewan Pengawas BPJS merupakan organ BPJS yang berfungsi melakukan tugas pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS.  Sedangkan satuan pengawas internal dibentuk sebagai unit khusus untuk membantu dan atas nama pucuk pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan unit organisasi dalam BPJS.

Pengawasan internal melakukan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka membantu pimpinan mengelola organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh institusi dari luar BPJS.

Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh (Pasal 39 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2011):

  1. DJSN
  2. Lembaga pengawas independen, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK)  dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kewenangan melakukan monitoring dan evaluasi dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya program jaminan sosial, termasuk tingkat kesehatan keuangan BPJS.

Sedangkan yang dimaksud dengan “lembaga pengawas independen” adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  dapat melakukan pemeriksaan (Penjelasan Pasal 39 ayat (3) huruf b UU No. 24 Tahun 2011).

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ruang lingkup tugasnya mencakup kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, di sektor pasar modal, di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan lainnya antara lain meliputi penyelenggaraan jaminan sosial (Pasal 5 UU Nomor 21 Tahun 2011).

BPK dapat melakukan pemeriksaan sepanjang menyangkut pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh BPJS.

BPJS KESEHATAN

Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS…