jaminan sosial indonesia

BPJS
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

x

Login

Lupa Password

BPJS > KARAKTERISTIK BPJS

KARAKTERISTIK BPJS

Tiga karakteristik BPJS sebagai badan hukum publik, yaitu:

  1. Didirikan oleh penguasa (Negara) dengan Undang-undang.
  2. Lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik.
  3. Wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa Negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum.

Ciri-ciri Badan Hukum Publik BPJS tercantum dalam UU BPJS,  yaitu:

  1. BPJS dibentuk dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2011).
  2. BPJS berfungsi menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). (Pasal 9 UU No. 24 Tahun 2011).
  3. BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum (Pasal 48 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2011  ).
  4. BPJS bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta (Pasal 10 huruf d UU No. 24 Tahun 2011).
  5. BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional (Pasal 11 huruf c UU No.24 Tahun 2011).
  6. BPJS bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional (Pasal 51 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2011).
  7. BPJS berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 11 huruf f UU No. 24 Tahun 2011).
  8. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi oleh Presiden, melalui proses seleksi publik (Pasal 28 s.d. Pasal 30 UU No. 24 Tahun 2011).
  9. BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden, dengan tembusan kepada DJSN, paling lambat 30 Juni tahun berikutnya.
  10. BPJS mengumumkan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan kepada publik dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui website BPJS dan melalui paling sedikit 2 media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya. 

BPJS KESEHATAN

Terwujudnya Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh Penduduk Indonesia pada tahun 2019 berlandaskan gotong royong yang berkeadilan melalui BPJS…