x

Login

Lupa Password

TNP2K Menerima PPLS 2011 BPS sebagai Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial

oleh: Jamsos Indonesia 25 January 2012

JAKARTA, TNP2K - Bertempat di Istana Wakil Presiden, Jumat pagi (20/1/2012), telah dilakukan penyerahan hasil akhir Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 sebagai Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial antara pelaksana tugas Kepala BPS, Suryamin, kepada Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widianto.

PPLS 2011 merupakan pendataan yang dilakukan BPS selama 6 bulan, sejak Juli 2011 hingga Desember 2011 hingga menghasilkan Basis Data Terpadu. Proses pendataan itu telah melibatkan 120.000 petugas pencacah di lapangan. Data yang dihimpun sekitar 96,7 juta jiwa penduduk Indonesia atau sekitar 25,2 juta rumah tangga miskin yang menjadi target program perlindungan sosial.

Basis Data Terpadu yang merupakan hasil akhir dari PPLS itu dirasakan cukup lengkap karena telah berisi tentang  identifikasi rumah tangga sangat miskin yang memiliki anak usia balita atau memiliki anak usia SD/SMP untuk calon peserta Program Keluarga Harapan, identifikasi individu sampai tingkat kesejahteraan tertentu untuk Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, identifikasi perempuan usia subur per daerah untuk efektivitas program bantuan kontrasepsi, sampai dengan identifikasi anak usia sekolah yang bekerja untuk program pengurangan pekerja anak. Sehingga diharapkan Basis Data Terpadu itiu bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial lebih akurat.

Dalam sambutannya, Wakil Presiden Boediono berharap agar data ini dapat digunakan secara optimal. BDT dapat mendukung berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah penyelenggara program dapat berkonsentrasi pada perbaikan kualitas program karena sasarannya sudah jelas.

Namun Wapres berpesan jangan sampai ada penyalahgunaan data ini. “TNP2K yang mengatur penggunaan data dengan kementerian dan lembaga untuk keperluan kemanusiaan dan program pemerinah. Bukan untuk marketing” kata Wapres.

Wapres juga menilai bahwa dengan tersedianya data ini merupakan sebuah terobosan besar dalam mengidentikasi penduduk miskin secara lebih akurat. TNP2K akan mampu mengidentifikasi penduduk miskin yang menjadi target penanggulangan kemiskinan secara lebih tajam. Penentuan sasaran yang lebih tajam sangat menentukan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan efektifitasnya secara signifikan.

Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto dalam sambutannya mengatakan bahwa TNP2K membuka akses seluas-luasnya pada pemanfaatan Basis Data Terpadu ini. Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah dapat menghubungi Sekretariat TNP2K untuk mendapatkan data ini. Sekretariat TNP2K akan menyediakan daftar nama dan alamat individu, keluarga, atau rumah tangga sasaran program. Sekretariat TNP2K tidak memungut biaya untuk penyediaan data tersebut.

 

 

Press Release : Penyerahan Data Rumah Tangga Sasaran Program Perlindungan Sosial

SIARAN PERS
PENYERAHAN DATA RUMAH TANGGA SASARAN PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
DARI BPS KEPADA TNP2K
DI ISTANA WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 20 Januari 2012

 

Satu tantangan utama upaya penanggulangan kemiskinan adalah mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran yang akan menerima manfaat program. Ketepatan memilih kelompok sasaran memiliki dampak langsung kepada keberhasilan pencapaian tujuan program perlindungan sosial dalam menanggulangi kemiskinan. Keterpaduan pemilihan kelompok sasaran akan dimungkinkan dengan adanya satu basis data yang menjadi referensi tunggal bagi pemilihan sasaran program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Untuk itu, TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) mengembangkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial (atau Basis Data Terpadu). 

Basis Data Terpadu dibentuk berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang telah diselesaikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), dan pada hari ini Jumat, 20 Januari 2012 disampaikan secara resmi kepada Wakil Presiden RI selaku Ketua TNP2K. 
Pendataan PPLS 2011 menginternalisasi sejumlah penyempurnaan atas kriteria kemiskinan yang digunakan dalam pencacahan sebelumnya. Sekretariat TNP2K dan BPS juga mengembangkan seperangkat metodologi pendataan berdasarkan standar internasional yang sahih, yang meliputi: 

1)    Pemanfaatan data Sensus Penduduk 2010 dalam menyusun referensi awal daftar rumah tangga yang akan dicacah, 
2)    Konsultasi dengan kelompok penduduk miskin di daerah pendataan, untuk menangkap persepsi rumah tangga miskin dan mengurangi dampak dari bias kelompok elit,
3)    Penyisiran lapangan oleh pencacah memastikan pendataan kepada seluruh kelompok miskin dan rentan. 
4)    Validasi dan verifikasi di akhir periode pengumpulan data, melalui kunjungan langsung ker rumah tangga oleh pengawas petugas pencacah lapangan.

Selanjutnya, data PPLS 2011 akan digunakan sebagai Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial yang dijalankan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung proses penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, Basis Data Terpadu dibangun untuk dapat memenuhi kebutuhan masing-masing program secara fleksibel. Selain menyediakan nama dan alamat dari 25,2 juta rumah tangga (atau sekitar 96,7 juta jiwa), Basis Data Terpadu juga memiliki informasi yang cukup kaya dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan sesuai kriteria kepesertaan yang spesifik bagi masing-masing program. Misalnya, identifikasi rumah tangga sangat miskin yang memiliki anak usia balita atau memiliki anak usia SD/SMP untuk calon peserta Program Keluarga Harapan, identifikasi individu sampai tingkat kesejahteraan tertentu untuk Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, identifikasi perempuan usia subur per daerah untuk efektivitas program bantuan kontrasepsi, sampai dengan identifikasi anak usia sekolah yang bekerja untuk program pengurangan pekerja anak. Pemanfaatan Basis Data Terpadu diharapkan dapat memperbaiki akurasi sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. 

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah penyelenggara program dapat lebih berkonsentrasi kepada perbaikan kualitas dan peningkatan keberhasilan program yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Sekretariat TNP2K akan bekerja sama dengan penyelenggara program untuk penyediaan daftar nama dan alamat sasaran program yang berasal dari Basis Data Terpadu. Sekretariat TNP2K juga akan membantu penyelenggara program untuk memanfaatkan berbagai sumber data lainnya seperti Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Potensi Desa (Podes), dan data lainnya. Seluruhnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Program Perlindungan Sosial di Indonesia. 

Kerjasama erat antara TNP2K dan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah pengguna basis data terpadu merupakan salah satu kunci utama pemanfaatan Basis Data Terpadu ini secara optimal. Pemanfaatan secara optimal ini meliputi beragam aspek mulai dari penetapan kriteria penetapan sasaran oleh masing-masing program sampai dengan adanya umpan balik dari masing-masing program terkait Basis Data Terpadu. Selain itu, informasi yang tersedia dalam Basis Data Terpadu dapat juga dimanfaatkan sebagai masukan dalam proses desain dan perencanaan program penanggulangan kemiskinan dan program perlindungan sosial yang baru.

TNP2K membuka akses seluas-luasnya kepada pemanfaatan Basis Data Terpadu ini. Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah penyelenggara program perlindungan sosial dapat menghubungi Sekretariat TNP2K untuk mendapatkan data ini. Berdasarkan uraian dan deskripsi Program Perlindungan Sosial yang direncanakan, Sekretariat TNP2K akan menyediakan daftar nama dan alamat individu, keluarga, atau rumah tangga sasaran program. Penyediaan Basis Data Terpadu oleh Sekretariat TNP2K dilaksanakan tanpa memungut biaya. 

Pertanyaan dan permohonan informasi lebih lanjut mengenai pemanfaatan Basis Data Terpadu dapat disampaikan kepada:


Unit Penetapan Sasaran
Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)
Sekretariat Wakil Presiden RI
Jl. Kebon Sirih 14 Jakarta 10110
Telepon (021) 391-2812 Fax (021) 391-2511
E-mail: dataterpadu@tnp2k.go.id
Website: www.wapresri.go.id

 

 

Follow Kami di:

Print this page

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
TNP2K Menerima PPLS 2011 BPS sebagai Basis Data Terpadu Untuk Program Perlindungan Sosial
http://www.jamsosindonesia.com/berita/tnp2k_menerima_ppls_2011_bps_sebagai_basis_data_terpadu_untuk_program_perlindungan_sosial
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
Iklan



Kembali Ke Jamsosda Atas