x

Login

Lupa Password

Perlu Jaminan Kesehatan Nasional

oleh: Jamsos Indonesia 29 March 2011

Mengatasi Kekisruhan Obat di Indonesia

Perlu Jaminan Kesehatan Nasional

 

Diharapkan Pemerintah segera membangun sistem jaminan kesehatan nasional untuk mengatasi masalah ketersediaan dan harga obat.

Hiruk pikuk harga dan pelayanan obat, yang semakin merebak belakangan ini, mempersatukan pandangan seluruh pelaku utama pelayanan kesehatan akan perlunya jaminan kesehatan nasional.  Hal ini terungkap pada “Seminar Strategi Reposisi dan Revitalisasi Obat Generik Untuk Mendukung Ketersediaan Obat Murah dan Berkualitas” yang diselenggarakan oleh Kementerian Perekonomian di Hotel Borobudur Jakarta (23/11).

Dalam seminar terungkap bahwa harga obat terlanjur menjadi indikator politik. Pemerintah dianggap berhasil bila mampu menurunkan harga obat dan sebaliknya bila harga obat naik.  Padahal, pengalaman memperlihatkan bahwa penurunan harga obat bukan kebijakan yang tepat.  Tekanan harga obat murah menyebabkan gangguan pada ketersediaan obat.  Seringkali industri farmasi tidak dapat memproduksi obat-obat karena Pemerintah mematok harga jual obat jauh di bawah biaya produksi.

M. Nawir Messi, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), menambahkan, permasalahan obat yang melanda hingga saat ini karena adanya penyalahgunaan integrasi vertikal yang melibatkan produsen dan distributor, kesenjangan atau asimetri informasi antara produsen, fasilitas kesehatan, dokter dan konsumen, dan adanya pemasok yang memiliki kekuatan pasar yang besar. “Selain itu masalah obat disebabkan juga oleh keterbatasan pengetahuan dan informasi yang dimiliki masyarakat untuk mendiferensiasikan keunggulan obat, rumah sakit, dan perusahaan farmasi.  Akibatnya, intensitas persaingan industri pelayanan kesehatan menjadi rendah meskipun jumlah rumah sakit, perusahaan asuransi, dan perusahaan farmasi cukup besar,” papar Nawir.

Perlu pembenahan sistemik untuk mengatasi masalah pelayanan obat.  Dalam seminar terangkum bahwa program jaminan kesehatan berskala nasional adalah salah satu solusi untuk mengendalikan harga, keterjangkauan dan ketersediaan obat di masyarakat.

Jaminan Kesehatan Nasional

T. Badhar, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa pengendalian harga obat paling ideal melalui mekanisme asuransi.  “Tidak perlu pengaturan harga obat karena posisi tawar kuat yang dimiliki  jaminan kesehatan nasional terhadap produsen obat, rumah sakit dan apotek, sehingga dengan sendirinya asuransi kesehatan mengendalikan harga obat”, papar Bahdar.  “Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) terbukti efektif merevitalisasi obat generik di tingkat konsumen”, tambahnya.

Ringoringo H. Achmadi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mendukung pendapat ini.  “Sebenarnya pengaturan harga obat tidak efektif lagi sejak Program JAMKESMAS memberlakukan Ina-DRG (Indonesian Diagnosis Related Group, red). Ina-DRG menetapkan kebutuhan obat dan biayanya untuk setiap kelompok penyakit sehingga penggunaan obat beserta harganya dapat terkendali,” kata Ringoringo. 

Pernyataan Hasbullah Thabrany, dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, memperkuat pendapat pembicara-pembicara sebelumnya. “Jaminan kesehatan adalah solusi jangka panjang untuk mengatasi keskisruhan pelayanan obat”, ujarnya.  Hasbullah menekankan jaminan kesehatan berskala nasional mampu berperan sebagai kekuatan monopsoni untuk melawan kekuatan monopolistik  pasar pelayanan kesehatan dan obat di Indonesia.  Di Indonesia, papar Hasbullah, obat terlanjur terbiarkan bermain dalam pasar bebas.  “Tidak akan pernah terjadi penurunan harga obat di pasar pelayanan kesehatan yang bercirikan kompetisi bebas seperti sekarang ini.  Penurunan harga obat dapat terjadi bila terdapat pembelian obat berskala besar. Hal ini hanya mungkin dilakukan oleh badan penyelenggara jaminan kesehatan nasional yang mewakili kepentingan puluhan bahkan ratusan juta konsumen,” tegasnya.

Industri farmasi juga merasakan kebutuhan akan kehadiran jaminan kesehatan nasional sangat mendesak.  Syamsul Arifin, Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk, menyatakan untuk jangka panjang harga obat akan rasional kalau sistem pembiayaan tidak out of pocket (transaksi tunai langsung, red), tetapi melalui sistem pembiayaan berdasarkan managed care (pelayanan terkendali, red) yang mengikutsertakan seluruh masyarakat.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menekankan agar Pemerintah dapat segera memberlakukan program jaminan kesehatan semesta untuk mengatasi masalah obat. “Obat mahal sangat memberatkan masyarakat, apalagi obat menghabiskan 40%-70% dari seluruh biaya pengobatan”, ujar Sekretaris Jendral IDI Slamet Budiarto. Slamet menambahkan, perlu reformasi menyeluruh untuk mengatasi masalah pelayanan obat di bawah kepemimpinan Pemerintah dengan melibatkan produsen obat, dokter, apotek dan media.

Terakhir, Ketua KPPU mencontohkan keberhasilan negara-negara lain dalam pengendalian terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan obat dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan.  “Perlu regulasi yang memberlakukan daftar obat yang ditanggung oleh asuransi kesehatan dan kebijakan penggantian biaya obat oleh asuransi kesehatan di samping kebijakan pengendalian harga obat dan pengendalian pelayanan dokter dan tenaga farmasi,” kata Nawir. (AEP)

 


© Martabat, Maret 2011

T. Badhar, Direktur Produksi dan Distribusi Kefamarsian Kementerian Kesehatan

REPOSISI DAN REVITALISASI OBAT GENERIK

Strategi harga murah ternyata tidak efektif menempatkan obat generik berlogo sebagai pemain utama di pasar pelayanan kesehatan.  “Obat generik terlanjur memiliki stigma di tengah masyarakat dan tenaga kesehatan sebagai obat murahan. Perlu perubahan strateji obat generik berlogo dengan mengendapankan keunggulan mutu,” ujarnya.

Kementerian Kesehatan menetapkan enam langkah untuk menciptakan obat generik berlogo yang unggul mutu dan harga agar dapat diterima oleh tenaga kesehatan dan masyarakat.

Pertama, implementasi cara pembuatan obat yang baik (CPOB) terkini. Obat generik berlogo ke depan hanya diproduksi oleh industri yang memperoleh sertifikat CPOB terkini.

Kedua, pemberlakuan uji bioekuivalence dan bioavailability bagi obat generik berlogo tertentu untuk mendukung citra kualitas.

Ketiga, pemakaian bahan obat berkualitas terbaik, dengan hanya mengikutsertakan pemasok bahan obat yang berkualitas terbaik.

Keempat, pemberlakuan jaminan stablitas produk, dengan mewajibkan penggunaan bahan, formulasi dan teknologi produksi yang terbaik.

Kelima, peningkatan citra produk, dengan mengoptimalisasi kemasan yang bermakna bagi promosi.

Keenam, social marketing, dengan menciptakan strateji pemasaran yang handal dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam program promosi penggunaan obat generik berlogo.

Pada kesempatan yang sama, T. Badhar menyampaikan strateji revitalisasi penggunaan obat generik.  Penggalakan kembali penggunaan obat generik melibatkan seluruh dimensi pengunaan obat mulai dari sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan serta teknologi di sektor hulu yaitu produsen dan konsumen di sektor hilir, ujarnya. 

Tiga agenda akan dilaksanakan di sektor produsen.  Pertama adalah penciptaan iklim usaha yang kondusif.  Pemahaman bahwa obat bukan komoditas perdagangan akan diupayakan sehingga pajak-pajak yang mengitari proses pembuatan obat dapat dikurangi.  Kedua, Pemerintah akan mengupayakan fast-track registration, yaitu mempercepat proses registrasi produksi obat dan menurunkan biaya-biaya registrasi.  Ketiga, adalah penetapan harga obat generik yang lebih akomodatif.

Selanjutnya, di sektor konsumen, Pemerintah akan melakukan empat hal untuk menggalakkan kembali penggunaan obat generik.  Pertama, kewajiban peresepan obat generik di sarana pelayanan kesehatan pemerintah akan diperketat.  Kedua, membolehkan apoteker untuk mengganti obat bermerek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atas persetujuan dokter dan/atau pasien sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian.  Ketiga, penggunaan obat generik dalam program Jaminan Kesehatan Masyarakat – JAMKESMAS.  Dan keempat, melaksanakan advokasi penggunaan obat generik kepada masyarakat.

Follow Kami di:

Print this page

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Perlu Jaminan Kesehatan Nasional
http://www.jamsosindonesia.com/berita/perlu_jaminan_kesehatan_nasional
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
IklanIklan



Kembali Ke Jamsosda Atas