x

Login

Lupa Password

Pemerintah Bisa Dijerat Pasal Hukum Perdata

oleh: Jamsos Indonesia 02 May 2011

Jamsosindonesia.comPemerintah dinilai tidak serius melaksanakan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), dari 26 pasal yang didelegasikan baru 2 pasal yang dijalankan, salah satunya adalah pembentukan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).   

“Atas perbuatan itu Pemerintah bisa dituntut  Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata  yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dituntut membayar ganti rugi”, ujar Oka Mahendra, ahli peraturan perundang-undangan dari Konsultan Jaminan Sosial “Martabat” dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/4).

Pemerintah, tambah Oka Mahendra, menunda-nunda pelaksanaan SJSN selama tujuh tahun. “Hingga kini RUU Badan Penyelengggara Jaminan Sosial (BPJS)dan peraturan pelaksanaan lainnya belum disahkan. Baru satu peraturan pelaksanaan diterbitkan, yaitu Peraturan Presiden tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional. Padahal, seluruh pendelegasian26 pasal dalam UU SJSN seharusnya selesai disahkan paling lambat pada 19 Oktober 2009”, ujarnya.

Ia mengungkapkan hal itu ketika dihadirkan oleh Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) sebagai saksi ahli, saat KAJS menuntut Presiden, Wakil Presiden, delapan menteri, serta pimpinan DPR RI membayar denda “satu rupiah” dan meminta maaf  karena tidak melaksanakan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Oka Mahendra berpendapat, kelalaian pemerintah dapat dituntut pertanggung jawabannya secara hukum. Presiden  melanggar kewajibannya yang diatur oleh konstitusi, yaitu tidak membentuk undang-undang dan tidak menetapkan peraturan pemerintah serta tidak menjalankan UU. 

Dengan tidak melaksanakan UU SJSN, tambah Oka, Presiden diduga melanggar sumpah  jabatan. Pasal 9 UUD NRI 1945 menyebutkan, “ ….. memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Tidak hanya itu, dengan tidak melaksanakan UU SJSN, Presiden  melanggar hak konstitusional warga negara. “Padahal, hak atas jaminan sosial masyarakat diamanatkan oleh konstitusi, yaitu Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai martabat kemanusiaan,” jelas Oka Mahendra yang juga mantan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM.

Oka Mahendra mengatakan, pelanggaran itu dapat dibuktikan dengan fakta, yaitu hingga kini kaum pekerja belum menikmati program jaminan pensiun, pegawai negeri sipil (PNS) belum menerima jaminan kecelakaan kerja, sektor informal seperti petani, nelayan, tukang sayur juga belum menerima program jaminan sosial.  Selain itu,  sebanyak 100 juta penduduk belum memiliki jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Menurut Oka Mahendra, kini Pemerintah tampaknya lebih suka pada program bantuan sosial daripada sitem jaminan sosial. Sekilas bahwa program bantuansosial  mengesankan kemurahan hati sebuah rezim penguasa. “Tetapi rakyat telah melek politik bahwa bantuan sosial sangat tergantung pada kehendak suatu rezim. Hal inilah yang membedakan dengan sistem jaminansosial, yaitu sistemnya tetap berjalan kendati berganti rezim,”  papar Oka.

Tidak melaksanakan UU SJSN, sambung Oka Mahendra, menunjukkan egoisme sektoral antarinstansiPemerintah, juga  tiada persamaan pemahaman pelaksanan prinsip-prinsip jaminan sosial di antara sesama para pemangku kepentingan. (Adhi)

 


Martabat, Mei 2011

Follow Kami di:

Print this page

 

Pengutipan sebagian atau seluruhnya dengan menyebutkan judul, tanggal dan sumber:
Pemerintah Bisa Dijerat Pasal Hukum Perdata
http://www.jamsosindonesia.com/berita/pemerintah_bisa_dijerat_pasal_hukum_perdata
© Martabat - www.jamsosindonesia.com, 2013
Iklan



Kembali Ke Jamsosda Atas